Tags

, , ,

JK

JAKARTA-LDPD Selasa (16/6) bertempat di Gedung Arsip Nasional diadakan Dialog Interaktif bersama para calon presiden guna mendengar pikiran mereka mengenai otonomi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dialog ini diprakarsai oleh Badan Pers Suara Mahasiswa Universitas Indonesia (SUMA UI). Awalnya, dijadwalkan ketiga capres hadir. Namun, pada dialog Selasa itu yang berkesempatan hadir hanya Bapak M. Jusuf Kalla (JK).

gedung arsip
(Gedung Arsip Nasional)

Dialog interaktif tersebut dibuka dengan opening statement dari JK tentang otonomi pendidikan. Menurutnya, dengan presensi otonomi pendidikan tinggi di Indonesia, para pengajar dapat lebih fleksibel mengadaptasikan dirinya pada perkembangan ilmu pengetahuan yang kian pesat dan dinamis belakangan ini.

“Otonomi pendidikan juga mempermudah dosen, karena dengan ini, mereka tidak perlu lagi berhubungan dengan proses administrasi maupun birokrasi yang ruwet dan membingungkan,” imbuh JK.

Pada intinya, JK memaparkan, otonomi pendidikan ini memiliki tujuan yang mulia, yakni memberikan kebebasan lebih kepada pengajar, sekolah, universitas, maupun institusi pendidikan lainnya untuk menaikkan fleksibilitasnya seiring perkembangan IPTEK yang tak pernah stagnan.

Praduga dan kekhawatiran masyarakat, terutama insan-insan pendidikan, mengenai lepas tangannya pemerintah bila otonomi dioperasionalkan juga dijawab oleh JK.

“Salah, bila pemerintah akan lepas tangan dengan pelaksanaan otonomi pendidikan ini. Itu merupakan sebuah kesalahpahaman saja,” tutur JK.

Di kesempatan dialog yang sama pula, hadir Prof. Hikmanto, seorang pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI). Beliau mendapat kesempatan kedua berbicara, usai pembukaan singkat dari JK.

Senada dengan JK, Prof. Hikmanto, juga menyampaikan pernyataan-pernyataan afirmatif atas diberlakukannya otonomi pendidikan. Menurut beliau, otonomi pendidikan yang diejawantahkan dalam UU BHP ini pada hakikatnya akan mencegah komersialisasi atau industrialisasi pendidikan, yang telah menjadi ketakutan tersendiri, apalagi bagi mahasiswa.

“Pada BHP, laba akan diputarkan terus untuk memajukan kualitas institusi pendidikan masing-masing,” ujarnya di depan puluhan mahasiswa UI dan media, siang itu.

Potensi korupsi pun bisa direduksi, karena dana sudah ditentukan arahnya, sehingga tidak lari kesana kemari, memperbesar pundi-pundi oknum tertentu.

Pernyataan yang paling menghentak siang itu keluar dari mulut Donny Gahral Adian, Kepala Kantor Perencanaan dan Pengembangan UI . Dalam hematnya, Donny menilai pendidikan tinggi memang bukan milik semua. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam bangku kuliah.

“Pendidikan itu seperti piramida, yang semakin mengerucut ke puncaknya.”

Kira-kira analogi semacam itulah yang diangkat Donny kala itu untuk mendeskripsikan kuantitas manusia yang dapat merasakan pendidikan. Semakin tinggi jenjangnya, semakin sedikit pula orang bisa menempati. Seperti seleksi alam dalam teori evolusi milik Charles Darwin.

Donny meneruskan penjelasannya dengan mengambil Jerman sebagai sampel piramida pendidikan yang sebelumnya dia paparkan.

“Di Jerman, tidak semua orang bisa masuk universitas. Hanya yang crème de la crème yang dapat diterima, kemudian belajar di perguruan tinggi. Sisanya, yang tidak lolos seleksi, disediakan wadah berupa politeknik, yang di sana, mereka dididik supaya mahir pada bidang keahlian tertentu. Semuanya telah diatur oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, selektivitas yang diterapkan pada sektor pendidikan ini ialah selektivitas berbasis kompetensi. Sedangkan selektivitas kelas sosial ekonomi, tidak masuk kategorisasi seleksi masuk perguruan tinggi. Kalau begitu, semua orang yang ‘berotak’ (baca: memiliki kemampuan) pasti bisa menembus perguruan tinggi semisal UI, bukan hanya yang ‘berduit’.

Selain itu, muatan UU BHP yang menyebut, adanya bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu serta porsi 20% untuk mahasiswa tak mampu yang berkesempatan merasakan bangku kuliah, dinilai positif oleh Donny. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, kekhawatiran tidak terangkatnya orang tak mampu karena uang dapat dipatahkan.

Di ujung pernyatannya, Donny menyayangkan realisasi APBN 20% untuk pendidikan yang tak kunjung terlaksana dengan baik. Dia juga menuturkan, bilamana alokasi APBN untuk pendidikan yang besar tersebut hanya dipergunakan untuk memenuhi biaya administrasi saja, juga percuma. Donny menuntut, 20% itu bisa terlaksana sesuai UU, yang menyebut angka tersebut di luar gaji guru, dengan baik, sehingga peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dapat dengan segera terwujud.

Acara kemudian dilanjutkan dengan dua sesi tanya-jawab antara mahasiswa dengan para pembicara yang dipimpin seorang moderator. Yang sangat mengejutkan, di penghujung sesi tanya-jawab kedua, sebelum JK meninggalkan tempat dialog, ada seorang mahasiswi menginterupsi. Dengan lantang dia menyeru kepada JK agar serius menangani masalah pendidikan Indonesia. JK menanggapi enteng dengan senyuman dan anggukan, mengisyaratkan bahwa dia akan memenuhi tuntutan dalam interupsi mahasiswi tersebut.

***

Setelah menulis liputannya, mari kita berdiskusi menanggapi pernyataan-pernyataan yang sempat terlontar pada dialog tersebut. Ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas.

Pertama, aku akan memberikan penilaian personalku kepada pernyataan-pernyataan mauapun jawaban-jawaban JK. Perlu diingat, ini hanya merupakan pendapat, jadi sifatnya tidak mutlak benar atau salah. Semua pendapat serba relatif.

Sejujurnya, aku tidak merasakan bekas yang mengesankan dari jawaban maupun pernyataan JK. Dialog interaktif ini terasa seperti suasana dalam ruang kelas saat kuliah saja. Semua berjalan dengan sangat datar dan hambar. JK pun, saat ditanya, hanya mampu memberikan jawaban-jawaban normatif yang bagi saya sangat tidak konkret. JK sepertinya kurang menguasai materi ini, dan melulu mengulang statement awalnya yang menyebut otonomi pendidikan bertujuan memberi kebebasan pada institusi pendidikan guna menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK saja. Ini amat disayangkan, mengingat beliau ialah seorang calon pemimpin bangsa. Suasana hambar ini semakin menjadi, mungkin juga sebagai akibat dari ketiga pembicara di depan semuanya menganut pandangan afirmatif atas otonomi pendidikan. Kehambaran dialog pada kesempatan tersebut juga diamini oleh beberapa teman  yang duduk di sampingku.

Poin kedua, sudut yang dipilih dalam dialog saat membahas otonomi pendidikan tersebut cenderung menonjolkan kebaikan otonomi pendidikan dan BHP. Misalnya saja, pada saat disebut soal dana laba yang akan diputar kembali dalam pencernaan suatu institusi pendidikan, sehingga kemungkinan korupsi bisa jauh lebih besar kemungkinannya direduksi.

Padahal, bila kita lihat sudut lain permasalahan ini, kita akan melihat hal yang sebaliknya. Dengan adanya otonomi pendidikan, perguruan tinggi dipaksa lebih ‘kreatif’ disbanding sebelumnya. Akibatnya, di beberapa perguruan tinggi yang kini berstatus BHP, banyak bermunculan jalur masuk baru dan paket program pendidikan anyar guna menarik orang-orang berkantong tebal yang tidak seberapa pintar. Di UI, contohnya, pada tahun 2008, diadakan jalur masuk KSDI untuk jenjang sarjana S1 reguler, juga berbagai paket program pendidikan, semisal program vokasi, magister, doktoral, dan sebagainya. Biaya tesnya melambung tinggi. Begitupun biaya pendidikannya. Untuk tahun 2009, UI juga membuka jalur masuk SIMAK UI yang banyak dikritik mahasiswanya, karena diduga pula sebagai praktik ‘kreativitas’ UI mencari dana untuk keberlangsungan hidupnya.

SIMAK UI banyak dikritik karena UI dipandang melakukan ‘seleksi sebelum seleksi’ dengan dibukanya pendaftaran online. Seperti kita tahu bersama, internet belum mencakup semua daerah di Indonesia, sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya. Mungkin kita yang tinggal di Jawa ini sudah hampir semuanya terliputi. Namun, bagaimana dengan saudara-saudara kita di Maluku atau Papua? Tentu tidak semua memiliki akses. Kalaupun ada, pasti hanya orang kaya yang punya. Dapat kita simpulkan sementara, UI melaksanakan seleksi ekonomi mendepani seleksi kompetensi. Kenyataan ini sungguh bertolak belakang dengan kalimat Donny B. U. di atas yang mengutarakan, selektivitas yang dilakukan ialah selektivitas berbasis kompetensi, bukan dari basis kelas sosial ekonomi.

Ketiga, menanggapi piramida pendidikan yang diutarakan Donny B. U., aku menilai, itu tidak sesuai dengan UUD 1945. Tujuan nasional bangsa Indonesia salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Titik. Berarti tanpa pengecualian. Semua jenjang pendidikan di Indonesia tersedia memang untuk semua rakyat a.k.a bangsa Indonesia. Kalau mau sekolah saja dibatasi, kapan majunya bangsa ini?

Keempat, usai acara dialog interaktif ini, teman saya, Even Apillyadi, di tengah wawancaranya dengan salah satu anggota SUMA UI, beranggapan, suara-suara yang muncul sekarang tentang otonomi pendidikan hanya merupakan ketakutan belaka. Imbuhnya, BHP masih terlalu hijau untuk dianggap sebagai penghancur pendidikan Indonesia. Indonesia, menurutnya, harus sabar menunggu hasil ‘percobaan’ otonomi pendidikan ini selama beberapa tahun. Jadi, kalau boleh aku simpulkan, Indonesia harus bersabar dan terus melakukan trial and error.

Untuk ini, aku tidak setuju. Bila Indonesia hanya terus dibawa pada lingkaran coba-dan-gagal, kapan kita bisa ajeg melaksanakan pemerintahan kita, khususnya pada sektor pendidikan? Lagipula, pengalaman sebelumnya, pada BHMN, apakah tidak cukup menjadi pelajaran? Pendidikan Indonesia sekarang dalam kondisi gamang, menurutku. Jika pemerintah masih ngotot trial and error lagi, aku tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya.

Sebagai penutup, aku akan tanggapi closing statement JK dalam dialog interaktif tersebut.

Beliau menyebutkan, “Dengan memilih JK, saya berjanji kewajiban pemerintah akan pendidikan tidak akan menurun. Pasti!”

Aku menjawab, “Amin! Tapi jangan indah di bibir yang akhirnya menjadi mimpi di siang bolong Indonesia ya, Pak. Aku pegang komitmen bapak. Tapi, aku belum tentu memilih bapak. Maaf ya, Pak…”