Tags

,

Hubungan Indonesia-Malaysia yang kembali memanas pasca mencuatnya kasus Manohara serta mengemukanya kembali persoalan klasik, Blok Ambalat, membuat masyarakat Indonesia semakin geram melihat tingkah polah Malaysia.

Terbukti dengan banyaknya hujatan yang dialamatkan pada Malaysia dari masyarakat Indonesia di berbagai media, utamanya media virtual semisal: forum, blog, maupun mailing list, yang menggambarkan betapa mereka murka pada perlakuan Malaysia atas Indonesia. Semangat nasionalisme masyarakat Indonesia seakan terangsang setelah merasa martabatnya tercerabut dan harga dirinya diinjak-injak oleh Malaysia. Semangat ini, di satu sisi memang tampak sangat elok. Akan tetapi, bila mengingat kembali berbagai aksi-aksi separatis yang sempat tampil di beberapa daerah di Indonesia, tampaknya perlu ditimbang sekali lagi tentang keseriusan semangat nasionalisme ini.

Konsep Bangsa dan Integrasi

Berbicara soal semangat nasionalisme, maka tak lepas pula diskusi tentang bangsa dan hakikat mengapa kita berbangsa. Bangsa, menurut sosiolog Rupert Emerson seperti dikutip dalam Suryadinata (2000), merupakan sebuah konsep sosio-kultural yang mementingkan ‘sense of belonging’ atas warisan budaya dan sejarah yang sama, serta keinginan untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik yakni negara. Inti dari penjabaran Emerson tentang bangsa di atas terletak pada rasa saling memiliki (sense of belonging). Dari kesamaan kepemilikan warisan budaya maupun budaya tersebut, orang-orang pada akhirnya merasa tersatukan dan terintegrasi dalam sebuah entitas kebangsaan.

Secara konseptual, hakikat berbangsa seperti terpapar di atas, dalam kacamata sosiologis, kerap disebut integrasi normatif. Integrasi tipe ini mementingkan adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar dan cita-cita yang sama antarwarga yang terkondisi sebagai hasil dari harapan normatif untuk membangun sebuah bangsa. Konsep integrasi ini pun menemui persesuaiannya dengan konsep solidaritas mekanik yang diungkap Emile Durkheim yaitu dengan presensi kesadaran bersama (collective conscience).

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai dasar serta cita-cita berbangsa Indonesia telah termuat baik secara lugas maupun implisit dalam Pancasila dan UUD 1945. Keduanya merupakan pondasi utama guna menumbuhkan rasa kebangsaan yang bermuara pada menguatnya semangat nasionalisme. Penghayatan atas Pancasila serta UUD 1945 dapat menjadi pilar yang kokoh untuk mengejawantahkan sebuah negara Indonesia yang tangguh.

Namun, dikarenakan pemerintah abai melakukan aksi sosialisasi kandungan nilai falsafah negara ini, yang menguat kini bukanlah semangat nasionalisme sebagai bangsa Indonesia, melainkan hanya fanatisme rasial sempit yang pada gilirannya membangkitkan hasrat separatis masyarakat Indonesia. Karena alasan yang sama pula, rasa memiliki atau sense of belonging masyarakat Indonesia kian meluntur dari waktu ke waktu. Kerapuhan pondasi kebangsaan ini diprediksi beberapa ahli ilmu sosial akan berujung pada kondisi disintegrasi yang mengancam kesatuan politis negara.

Nasionalisme Periodik

Berkaitan dengan aksi masyarakat Indonesia menanggapi hubungan yang memanas antara Indonesia-Malaysia, dapat ditangkap sinyalemen semangat remanen lebih mengemuka ketimbang sesuatu yang lebih serius dan permanen. Hanya karena rangsangan isu yang diangkat media, yang lebih bersifat periodik atau musiman, semangat nasionalisme mereka bergejolak. Selepas itu, kemungkinan besar semangat-semangat separatis akan kembali menggelora di jiwa masyarakat Indonesia.

Merupakan suatu ironi, ketika mengingat pondasi kebangsaan Indonesia yang begitu baik, yang terumus dalam Pancasila dan UUD 1945, hanya menjadi kebanggaan simbolik yang dijamah sesekali, sebatas untuk tugas hafalan, lalu selebihnya hanya menempati pojok-pojok tak tergapai dari dimensi pemikiran maupun meja belajar di kamar. Menghayati Pancasila dan UUD 1945 seolah sudah menjadi kegiatan tak populer, apalagi bagi kalangan muda sekarang. Paulus Wirutomo (2009), seorang sosiolog dari Universitas Indonesia bahkan berpandangan, “Nowadays there is no solid consensus of the people on Pancasila, and the governments in reformation era do not have any strong commitment in calculating those values and implement them into the sphere of public life.

Kaum muda kini jauh lebih menikmati, menghayati, dan bahkan menerapkan nilai-nilai Barat yang mereka serap dari suguhan berbagai media, misalnya nilai konsumerisme seperti disebut Nina M. Armando, seorang pengamat media, dalam tesisnya (2001). Ditambah lagi liberalisasi yang lahir sebagai anak kandung globalisasi, tampil semakin memperparah kondisi kebangsaan Indonesia yang kini sudah kritis. Lihat saja upaya liberalisasi pendidikan, yang akhir-akhir ini menyeruak akibat inspirasi lembaga modal internasional––WTO, World Bank, dan IMF. Karenanya, mau tidak mau  fungsi sosialisasi nilai dan jati diri bangsa Indonesia akan tergusur dari saluran pendidikan nasional sebagai akibat dari komodifikasi pendidikan yang memungkinkan nilai-nilai asing masuk melalui berbagai paket pendidikan luar yang ditawarkan.

Melihat fenomena tersebut, tak heran semangat nasionalisme bangsa Indonesia hanya muncul sesekali di beberapa kesempatan karena nilai-nilai fundamental kebangsaan Indonesia telah terbilas oleh derasnya arus global. Berbanding lurus dengan kenyataan akan eksistensi nasionalisme periodik, yang melukiskan merosotnya semangat kebangsaan Indonesia tersebut, integrasi normatif bangsa Indonesia pun turun.

Gerakan Futuristik

Menimbang berbagai premis di atas, upaya penguatan atas pondasi dasar kebangsaan Indonesia semakin tampak urgensinya untuk segera direalisasikan. Upaya tersebut bisa dilakukan bilamana pemerintah Indonesia memiliki kuasa, tak hanya tunduk pada perintah asing. Tindakan intervensionis sekali waktu juga perlu dilakukan, contohnya dalam menyikapi liberalisasi pendidikan. Karena melalui saluran pendidikan itulah sebenarnya basis nilai bangsa Indonesia dapat paling awal tersampaikan. Dengan itu, nafas nasionalisme diharapkan bisa menjadi lebih utuh, serius, dan permanen sehingga mampu mengeliminasi nasionalisme periodik yang sarat ketidakseriusan.

Sedangkan berbicara soal Blok Ambalat dan Manohara yang memanaskan hubungan Indonesia-Malaysia belakangan, agaknya jalan diplomasi yang paling tepat menjadi solusi. Negosiasi kedua negara yang ke-24 atas kasus Blok Ambalat kali ini diharapkan bisa menelurkan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hemat saya, eksplorasi batas riil menyangkut Blok Ambalat tersebut perlu dilaksanakan guna mendapat data mutakhir yang akurat, sehingga keadilan dapat diukur secara objektif dengan dasar yang kuat. Menyoal Manohara, tampaknya ketegasan pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan warga negaranya perlu diperkuat. Peremajaan serta aplikasi tegas konstitusi ialah jalan terbaik mengakhiri permasalahan ini.

Akhirnya, bila upaya-upaya yang dilakukan di atas menemui kebuntuan dan berujung perang, maka sebagai warga negara Indonesia, hukumnya wajib ‘ain untuk membela dan mempertahankan tanah air Indonesia. Ilhamnya, tak lain dari Pasal 30 UUD 1945. Itulah mengapa, kita, sebagai bangsa Indonesia, harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai ke-Indonesia-an sebagaimana termuat dalam Pancasila dan UUD 1945.