Tren blogging, yang kian marak di Indonesia belakangan ini, patut menjadi perhatian untuk kita kritisi bersama.

 

Sejak kehadiran internet, komunikasi massa berkembang dan menggeser media komunikasi tradisional. Dalam hal pemberitaan menggunakan internet, pada tahun 1998, Matt Drudge menggunakan website untuk membongkar usaha penyembunyian skandal mantan presiden AS, Bill Clinton, dengan Monica Lewinsky oleh harian “Newsweek.” Pemberitaan Drudge ini diklaim beberapa ahli berhasil menaikkan pamor internet dan pemberitaan lewat internet di masa itu. Perkembangan pemberitaan via internet ini selanjutnya ditandai dengan lahirnya blog.
Blog menyediakan ruang personal bagi seseorang di dalam dunia maya untuk meneriakkan suara, menyampaikan perspektif, mengartikulasi aspirasi, atau sekadar mengisahkan sandiwara dunia sehari-hari. Dari sisi ini, blog terlihat sangat mengusung ‘kebebasan’ sebagai hal utama. Hadirnya kebebasan sebagai nafas blog pun sangat sesuai dengan salah satu butir asas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)––untuk menjaga kemerdekaan setiap orang bersuara dan berpendapat. Jiwa demokrasi juga menemukan pertaliannya sehingga kemudian terwakili lewat nafas ‘kebebasan’ yang dijunjung tinggi blog. Pembahasan ini akan jauh lebih menarik bila kehadiran blog dikaitkan dengan proses demokratisasi di Indonesia.

 
Sebuah pilar
Kebebasan pers di negara demokratis telah diakui sebagai salah satu pilar penopang berlangsungnya demokrasi serta proses demokratisasi. Deborah Potter (2006: 2), seorang wartawan senior internasional, lebih-lebih mengatakan, “Pers yang bebas ialah oksigen demokrasi”. Kebebasan pers mampu menawarkan informasi faktual dan riil tentang kondisi masyarakatnya, pemerintahan yang sedang berjalan, dan semua yang digunakan dalam upaya kontrol sosial dan pengawasan masyarakat.
Indonesia kini telah kembali kepada hakikat demokrasi yang sebenarnya, setelah sebelumnya kebebasan berpendapat terkekang pada masa demokrasi Pancasila, rezim Soeharto. Setelah reformasi 1998, masyarakat mendapatkan kembali kebebasan bersuara. Bagi pers Indonesia, masa itu merupakan awal segala bentuk suara halal diartikulasikan dan berbagai pendapat sah dikemukakan.
Akan tetapi, istilah pers terdengar eksklusif untuk orang-orang yang bekerja di kantor-kantor berita, yang menjuluki diri mereka dengan ‘wartawan’ atau ‘pewarta berita’. Setelah hadirnya blog, istilah jurnalis tidak lagi menjadi monopoli wartawan profesional. Masyarakat biasa yang aktif blogging juga dapat menyebut dirinya jurnalis. Sebagai jurnalis blog, setiap orang bebas menulis berita dan cerita yang ingin direportasekan. Fenomena ini lazim disebut ‘citizen journalism’. Blogger menampilkan pemberitaan yang objektif dan lepas dari kepentingan pihak tertentu. Meski demikian, kehadiran blog dan para blogger ini masih saja mengundang perdebatan, khususnya di antara para jurnalis konvensional, para pakar, dan pengamat media.

 

Perdebatan plus minus
Blog dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang dan mereka memosisikan dirinya seperti jurnalis profesional untuk menyampaikan pendapat dan beritanya. Selain itu, sebagai citizen journalism, harus mampu menjaga idealisme jurnalis untuk membuat berita yang objektif, sesuai dengan realita, dan tidak memihak karena blogger merupakan pihak yang independen dan tidak terikat dengan kepentingan tertentu.
Menurut pakar telematika, Roy Suryo, blog hanya merupakan tren sesaat yang menimbulkan gejolak pertentangan antar blogger di dalamnya.

 roy suryo

Kredibilitas blog masih diragukan kualitasnya karena kurangnya sumber-sumber tertulis dan ketidakakuratan data masih menjadi hal yang diperdebatkan. Mayoritas blogger hanya mencantumkan opini personalnya dalam hampir semua tulisan, sangat miskin sumber yang kuat, dan cenderung berat sebelah. Sedangkan pakar media kenamaan, Wimar Witoelar, pada seminar Journalist Days yang diadakan FE UI (4/5) lalu, berujar, “Dengan dasar kepercayaan masyarakat terhadap isi pemberitaan citizen journalist, maka pemberitaan-pemberitaan tersebut sudah bisa dikatakan kredibel. Mengapa? Karena pondasi kredibilitas di sini sudah terbangun dari terbentuknya kepercayaan masyarakat.”

Beliau juga mengatakan kini masyarakat semakin perlu perspektif dari orang biasa untuk memahami suatu permasalahan. “Jadi, tak perlulah kita mempersoalkan siapa, yang penting bagaimana pendapat seseorang itu dicerna dan dipahami apa maksudnya,” tambah Bang Wimar. Karena alasan itu pula, seorang Wimar Witoelar membangun sebuah situs internet dengan alamat http://www.perspektif.net, yang memuat pendapat-pendapat pribadinya atas berbagai permasalahan dalam negeri, misalnya pemilu.

Dapat diamati bahwa blog juga bisa menjadi sarana kritik kepada pemerintah dan kebijakannya, yang menjamin tegaknya supremasi masyarakat dan pemerintahan di tangan rakyat sebagai akar demokrasi. Dalam kesempatan yang sama, Enda Nasution, seorang blogger, mengamini pernyataan Bang Wimar Witoelar soal kredibilitas dan validitas tulisan blogger. Menurutnya, orang yang menyebut blog tidak kredibel terlalu cepat mengambil kesimpulan dan men¬ggeneralisasikan masyarakat adalah khalayak pasif. Padahal, tidak semua masyarakat menerima mentah-mentah pesan dalam tulisan blogger secara taken for granted, tetapi mereka pun melakukan pertimbangan dan pemikiran lebih lanjut tentangnya.

 

Tantangan kelak
Terlepas dari permasalahan di atas, blog membutuhkan aturan yang jelas dan riil. Adanya aturan menjadi sangat urgen mengingat dengan adanya aturan yang jelas, tindakan tidak senonoh, cyber-crime, dan plagiarisme dalam blog dapat dikendalikan. Dengan demikian, pemerintah diharapkan mampu menelurkan regulasi yang mengatur tentang blog, tetapi tidak terlalu intervensionis sehingga blog menjadi terpenjara dan tidak bisa lagi menjadi pilar demokratisasi di negara demokrasi.

 

Notes:

  • Artikel ini juga merupakan UAS DDP yang dikerjakan berkelompok oleh penulis (Gilang Reffi Hernanda), Reno Dalu Maharso, Anisa Ayuningtyas, Rifqi Nasron, dan Lia Kristiani
  • Sitasi diperbolehkan